728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Sunday, 6 April 2014

Wakil Ketua DPRD Banten: KPK harus Periksa Rano Karno



BANTEN - Semua calon pada Pemilihan Gubernur Banten 2011 diperiksa Komisi Pemberantasan korupsi pada Desember 2013 lalu. Hal ini menyusul pernyataan pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bahwa ada mahar senilai Rp6,82 miliar agar Rano Karno bersedia menjadi Wakil Gubernur Banten.

Pernyataan ini mencuat setelah Ratu Atut ditangkap KPK terkait kasus suap penanganan pilkada di MK yang disertai tuntutan agar dirinya mundur dari kursi Banten 1.

"Saat Pilkada Banten itu, saya menjadi juru bicara calon gubernur Partai Demokrat. Seluruh kandidat cagub dan cawagub diperiksa KPK, termasuk Pak Rano Karno," jelas Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Taufiqurokhman, (Minggu, 6/4).

Belakangan Yayah, staf keuangan PT Bali Pasific Pragama, perusahaan milik Wawan juga mengaku pernah mentransfer uang kepada Rano sekitar Rp 1,2 miliar sekitar November 2011. Hal tersebut dikatakan Yayah saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak dengan terdakwa Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (3/4).

Taufiq yang juga politikus Partai Demokrat ini mengatakan, jika itu memang gratifikasi, KPK harus memeriksa Rano Karno lebih lanjut.

"Tapi kami tidak mau juga ini dijadikan sekedar komoditas isu politik menjelang Pemilu Legislatif. Tapi kalau data dan faktanya kuat, maka sebaiknya KPK segera menindaklanjuti. Kami percayakan sepenuhnya ke KPK karena ini juga menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat Banten," ujar Taufiq.

Kalau itu hanya sekedar isu, rakyat Banten merasa terganggu mengingat pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Hal yang lebih mengganggu lagi adalah apa yang didelegasikan kepada Rano Karno sebagai co-pilot Banten, beberapa kebijakan pun harus ditandatangani oleh gubernur yang sedang ada di dalam penjara.

"Bukan hanya sekedar itu. Belum lama ini diselenggarakan Kongres Rakyat Banten di mana masyarakat Banten sudah sepakat dengan reformasi dan menghilangkan KKN di tanah Banten," papar Taufiq.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak menampik bisa jadi pemberian Wawan itu adalah gratifikasi. "Bisa (gratifikasi). Cuma kami tidak bisa memutuskan dari informasi dan keterangan itu saja. Tidak mungkin dibuka ke publik begitu-begituan, nanti pada kabur semua," tegas Bambang Widjojanto.

Rano sendiri saat dikonfirmasi telah membantah pernah menerima uang dari perusahaan milik Wawan. Namun, seperti dilansir banyak media, Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menjelaskan bahwa Rano Karno mengakui menerima uang tersebut saat pihaknya meminta mengklarifikasi. "Rano sudah cerita detail bahwa dia terima," kata Trimedya.

Trimedya menjelaskan, pemberian ini terjadi saat Rano masih menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Namun, bukan sebagai pejabat melainkan terkait posisi Rano yang saat itu akan mendampingi Atut dalam pemilukada Provinsi Banten. "Itu clear karena semua dalam proses pemilukada Banten," kata Trimedya. [zul/rmol]
  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Wakil Ketua DPRD Banten: KPK harus Periksa Rano Karno Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah