728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Wednesday, 21 May 2014

Bagaimana Kalau Capres atau Cawapres Jadi Tersangka di Tengah Jalan?



MUHARRIKDAKWAH -
Pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terusik. Bukan oleh kampanye negatif atau propaganda hitam, tetapi kasus hukum pengadaan bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI yang ditangani Kejaksaan Agung.

Desakan kepada Kejaksaan Agung agar mempercepat penanganan perkara itu sudah bergulir jauh sebelum putaran Pilpres dimulai.

Sementara publik ingin kejaksaan tidak tebang pilih, dan mengklarifikasi dugaan keterlibatan atasan dari bekas Kepala Dishub DKI, Udar Pristono, yang sudah berstatus tersangka.

Bagaimana kalau Gubernur Jokowi terseret?

Pakar tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, peraturan KPU tidak mengharuskan Jokowi mundur jika "di tengah jalan" atau di tengah proses pencalonan harus diperiksa Kejaksaan Agung. Bahkan, seandainya Jokowi harus berstatus tersangka. Hal itu pun berlaku untuk capres atau cawapres lainnya.

"Kalau syarat gugur, misalnya sakit (gagal dalam pemeriksaan kesehatan), atau misalnya juga katakanlah Jokowi tidak menyertakan surat izin presiden, itu bisa gugur," tegas Margarito kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa malam (20/5).

Secara normatif, status tersangka kandidat calon presiden dan wakil presiden tidak menggugurkan hak dia mencalonkan diri.

"Ini secara normatif ya, bukan soal politiknya. Dia bisa dibilang tidak pantas lagi karena tersangkut kasus hukum. Tapi dia hanya wajib mundur atau batal kalau ditemukan bukti bahwa pernah dipidana atau nantinya menjadi terdakwa di tengah pencalonan," terangnya.

"Jadi bolanya ada di kejaksaan, nasib kawan ini (Jokowi) tergantung kejaksaan. Kalau temukan hal yang menjadikannya tersangka dan kejaksaan mempercepat proses peradilan hingga dia duduk sebagai terdakwa sebelum Pilpres, maka dia batal sebagai capres," tambahnya.

Margarito sendiri menegaskan, keterangan Jokowi sangat diperlukan untuk didengar kejaksaan dalam penyidikan perkara Transjakarta. Katanya, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak itu adalah Sekretaris Daerah, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

"Karena itu, mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu," papar Margarito.

Jokowi sendiri, yang masih mengemban jabatan Gubernur DKI Jakarta, mengatakan mengakui kebijakan pengadaan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan itu di luar tanggung jawabnya. [ald/rmol]
  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Bagaimana Kalau Capres atau Cawapres Jadi Tersangka di Tengah Jalan? Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah