728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Thursday, 24 July 2014

KPU Gelembungkan Suara di Papua


MUHARRIKDAKWAH, Jakarta - Perjuangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 tidak sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, tapi untuk menegakan demokrasi yang substantif di republik ini.

Begitu pula sikap Prabowo-Hatta, yang menolak hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan berniat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Data-data yang berhasil ditelaah Koalisi Merah Putih menunjukkan premis Tim Prabowo-Hatta tentang kecurangan yang Terstruktur, Massif dan Sistematis ternyata terbukti di lapangan.

"Kasus terbaru kami temukan dalam bentuk kejanggalan yang sangat serius di Papua," kata Penasihat relawan Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Kejanggalan di Papua ini terlihat dari perbandingan antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Papua versi KPU yaitu 3.028.568 (http://data.kpu.go.id/dptnik.php) pemilih dengan data survey penduduk versi Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu 3.091.040 (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu tahun 2013-2014.

Masalahnya, data BPS adalah jumlah penduduk total, termasuk bayi dan anak kecil. Sementara, DPT adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Terlihat bahwa angka selisih sangat kecil yaitu hanya 2%, yaitu sekitar 16.864 orang.

"Apa masuk akal, kalau di Papua, orang yang umurnya di bawah 17 tahun hanya 2% dari masyarakat?," ungkap Suryo.

Secara teori, data DPT itu sekitar 70% dari total jumlah penduduk. Ini sesuai dengan struktur demografi masyarakat. Dengan demikian, secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa. Atau, terjadi penggelembungan sebanyak hampir 1 juta suara.

"Di sini terlihat bahwa kecurangan yang dilakukan KPU dengan menggelembungkan DPT sejak awal, bahkan sejak pencoblosan pilpres belum dilakukan," kata Suryo.

Hal ini juga bisa disebutkan bahwa keputusan yang dikeluarkan KPU terkait pemenang pilpres sebagai cacat sejak lahir. Upaya ini jelas menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, massif, dan sistematis.

"Karena belum apa-apa telah terjadi pengelembungan suara oleh KPU," katanya.

Di tingkat yang lebih lanjut, pada kenyataannya, terdapat 14 dari 29 kab/kota di Propinsi Papua atau 48,3% kabupaten/kota sama sekali tidak menyelenggaralan pilpres.

Hal ini sudah diprotes oleh para saksi saat pleno tingkat provinsi Papua, namun tidak mendapat respon dari KPU Pusat. KPU Pusat menyebutkan hasilnya perolehan suara pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta : 769.132 suara dan pasangan nomor 2 Jokowi-JK : 2.026.735 suara dengan total suara 2.795.867 suara atau 91,8%.

"Ini sangat fantastis karena tingkat partisipasinya yang 90 persen itu jauh diatas nasional yang 70 persen," kata Suryo.

Setelah ditemukan kejanggalan sebanyak 47 persen TPS yang bermasalah di DKI, yaitu 5802 TPS, kembali ditemukan kejanggalan yang mengarah pada kecurangan di Papua yaitu penggelembungan DPT dan kontradiksi antara tingkat partisipasi 91,8%, dengan 48,3% kabupaten kota yang tidak menyelenggarakan pilpres.

"Dua kecurangan besar di dua provinsi ini saja sudah membuktikan kalau Pilpres 2014 ini tidak jujur dan cacat hukum. Karena itu, demi demokrasi dan rakyat Indonesia yang layak menerima pemilu yang jujur, kami minta pemungutan suara diulang," tandasnya. [gus/inilahcom]
  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: KPU Gelembungkan Suara di Papua Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah