728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Wednesday, 27 August 2014

Karma Politik BBM untuk Jokowi


MUHARRIKDAKWAH, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dan PDI Perjuangan kini menghadapi karma politik Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM yang selama ini menjadi drama politik oleh PDI Perjuangan di Senayan kini bakal menimpa partai yang mengklaim milik wong cilik ini.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyayangkan sikap PDI Perjuangan yang menolak kebijakan pemerintahan SBY saat mengurangi beban subsidi BBM. Ia mengingatkan tentang karma. "Kalau kata orang Myanmar, Budha, orang itu harus ingat karma," kata Ramadhan dalam percakapan melalui BlackBerry Messenger di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ramadhan menuturkan PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan menunjukkan sikap yang asal beda saja, khususnya terkait dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Namun, saat ini, Ramadhan menyebutkan "Kini mereka jiper sama tuntutan rakyat. Belum berkuasa, kini sudah mulai nggak pede," sentil Ramadhan.

Pernyataan Ramadhan bukan tanpa dasar. Saat pembahasan RAPBN Perubahan 2013 keluar buku saku "Postur APBN-P 2013 Pro Desa Versi PDI Perjuangan, Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Terhadap Usulan Posstur APBN-P 2013".

Dalam buku saku tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat kebijakan mengurangi subsidi energi tidak lebih sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara hingga mengakibatkan defisit penerimaan sebesar Rp 41 triliun.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai cara pemerintah untuk memperoleh dana Rp42 triliun. Sebesar Rp30 triliun dari anggaran tersebut diperuntukkan untuk program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Sosial (Bansos).

Seperti diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 telah disampaikan Presiden SBY dalam sidang paripurna. Salah satu poin penting dari nota keuangan tersebut pemerintah masih menganggarkan subsidi sebesar Rp443,5 triliun. Ini ancaman bagi bulan madu Jokowi.

Presiden terpilih Jokowi saat mengomentari nota keuangan RAPBN 2015 menyebutkan pihaknya ke depan akan melakukan pemotongan secara bertahap terhadap alokasi subsidi saat resmi dilantik sebagai Presiden RI. "Memang harus dipotong secara gradual (bertahap)," ujar Jokowi usai mengikuti Pidato Presiden SBY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Jokowi melanjutkan, terkait pemotongan alokasi anggaran subsidi dilakukan pertemuan dengan pemerintah saat ini dan yang akan datang. Menurut dia, perlu ada pertemuan dengan pemerintahan SBY dilanjutkan dengan penghitungan. "Jadi ketemu dulu baru kalkulasi," urai Jokowi.

Saat ditanya apakah dirinya lebih senang pengurangan subsidi BBM dilakukan saat pemerintahan SBY atau saat dirinya kelak menjadi presiden? Dengan lugas Jokowi mengatakan dirinya lebih senang pengurangan subsidi BBM dilakukan saat pemerintahan SBY. "Saya lebih senang sekarang," cetus Jokowi.

Perubahan sikap politik PDI Perjuangan terkait subsidi BBM ini bertolak belakang dengan sikap politik partai berlambang banteng gemuk ini selama pemerintahan SBY yang selalu menolak rencana pengurangan subsidi energi. Drama politik di Parlemen kerap muncul secara terbuka di publik. Kini, posisinya berbalik arah, PDI Perjuangan dan Jokowi justru berharap BBM naik. [mdr/inilahcom]
  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Karma Politik BBM untuk Jokowi Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah