728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Monday, 10 November 2014

Bara di DPR Padam dengan Bagi-bagi Kursi


MUHARRIKDAKWAH, Jakarta - Konflik di internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwujudkan DPR Tandingan kini berakhir. Cara menyelesaikannya pun tidak sulit, cukup berbagi kursi.

Konflik di DPR yang berlangsung hampir tiga pekan lamanya ini kini mulai ada titik terang. Munculnya DPR Tandingan yang digagas fraksi-fraksi yang tergabug dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) rupanya menuai hasil.

Setidaknya, lobi antar unsur di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menghasilkan keputusan penting, yakni KIH mendapat kursi pimpinan Alat Kelengapan Dewan (AKD). Dengan sendirinya, DPR Tandingan yang diisi oleh fraksi partai pemerintah berakhir.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung yang juga juru runding mewakili KIH mengatakan pihaknya bakal menerima lebih dari 16 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. "Seperti yang berkembang, lebih dari 16 kursi. Dan tidak ada tambah komisi," katanya di Gedung DPR, usai menggelar rapat antara KIH dan KMP di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/11/2014).

Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, kesepakatan yang diambil antara KIH dan KMP di antaranya terkait dengan pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan dilakukan secara bersama-sama antara dua belah pihak. "Termasuk jumlah juga sudah disepakati," imbuh Pramono.

Kesepakatan itu pada akhirnya mendorong perubahan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Tata Tertib DPR. Meski tidak menambah komisi, kesepakatan politik tersebut harus diterjemahkan dengan perubahan komposisi kursi pimpinan AKD. Bila di UU MD3 yag saat ini berlaku, pimpinan Komisi terdiri dari satu (1) ketua dan tiga (3) wakil ketua. Kursi itu telah diisi penuh oleh fraksi yang tergabung di KMP.

Rencananya, perubahan UU MD3 dan Tatib akan menambah satu (1) kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kursi ini dimaksudkan untuk koalisi pendukung pemerintahanan Jokowi. "Baleg dulu, lalu paripurna dan selanjutnya. Sehingga tidak sampai dua minggu selesai. Semua sudah selesai," terang Pramono.

Hal senada ditegaskan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Menurut dia, KIH bakal mendapatkan 21 pos kursi pimpinan AKD. 21 Pos itu terdiri dari 11 pos wakil ketua di seluruh komisi di DPR, dan 10 kursi untuk di lima pos badan atau alat kelengkapan DPR yakni Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). "Total semua 21 kursi," rinci Idrus.

Untuk dua badan di DPR, yakni Banggar dan BURT hingga saat ini belum dibentuk pimpinan sesuai AKD. Menurut Dirus, dua pos tersebut dapat segera direalisasikan dengan mengakomodasi fraksi yang terlibat di KIH. "‎BURT dan Banggar itu tahap awal sudah bisa kita realisasikan," cetus Idrus.

Idrus menyebutkan sidang paripurnna pada Selasa atau Kamis mendatang dapat menjadi akhir persoalan yang mendera di DPR. Salah satu carannya, fraksi-fraksi yang tegabung di KIH menyetor nama-nama anggotanya untuk didaftarkan dalam Alat Kelengkapan Dewan. "Sidang paripurna besok atau kamis sudah selesai semua dan siap untuk bekerja untuk bangsa dan rakyat," ujar Idrus optimistis.

Seperti diketahui, konflik di internal DPR dipicu oleh sikap fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIH yang enggan mendaftarkan anggotanya masuk di alat kelengkapan dewan. Namun di sisi lain fraksi-fraksi yang tegabung di KMP telah menyetor nama anggotanya untuk terdaftar di AKD, termasuk fraksi PPP. Akhirnya, pada awal November lalu, bermodal enam fraksi mendaftar nama anggotanya di alat kelengkapan, pimpinan DPR memimpin pembentukan pimpinan AKD di 11 komisi dan tiga badan. [mdr/inilahcom]

  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Bara di DPR Padam dengan Bagi-bagi Kursi Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah