728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Saturday, 15 November 2014

DPR Tersandera Ambisi KIH


MUAHRRIKDAKWAH, Jakarta - Proposal perdamaian dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga kini belum jelas hasil akhirnya. Meski tinggal selangkah lagi, namun peta jalan damai itu tersendat. Pemicunya ambisi KIH.

Satu bulan lebih DPR tak bekerja. Pemicunya, fraksi-fraksi di DPR yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga saat ini belum menyetorkan nama anggotanya di alat kelengkapan dewan (AKD).Permintaan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun telah dipenuhi.

Namun, jelang penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak, KIH meminta penambahan perubahan UU No 17 Tahun 2014 di Pasal 74 dan Pasal 98. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berisi tentang kewenangan Komisi dan Dewan terkait hak yang melekat seperti hak bertanya, hak menyatakan pendapat, hak angket serta hal interpelasi.

Koordinator Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham mengatakan atas usulan baru perubahan UU MD3, di internal KMP terjadi perdebatan tajam. "Rapat kemarin, ada perdebatan yang tajam di internal kita," ujar Idrus di Gedung DPR, Komleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Idrus menyebutkan di internal KMP ada yang berpendapat jika ketentuan di dua pasal tersebut dihapus dampaknya akan mendegradasi kewenangan DPR. "Namun ada juga yang berpendapat tidak masalah dua pasal tersebut dihapus, karena hak-hak DPR lainnya juga diatur di pasal lainnya," ujar Idrus.

Rencana sidang paripurna DPR pada Selasa (17/11/2014) pekan depan yang berisi penyerahan anggota AKD dari fraksi yang tergabung di KIH, Idrus tidak menjawab secara detil. Hanya saja ia tetap optimistis perdamaian politik antara KIH dan KMP bakal terwujud. "Apalagi KIH sangat fleksibel yakni Saudara Pramono Anung. Ini kondisi yang sangat mendukung," ujar Idrus optimistis.

KMP bakal membahas permintaan tambahan dari KIH terkait revisi UU MD3 pada Jumat (14/11/2014) malam di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Rencananya, sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bakal hadir.

Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan agar Presidium KMP tidak menolelir permintaan dari KIH. Kondisi ini, imbuh Mahfudz sebenanrnya menunjukkan tidak solidnya di internal KIH. "Presidium KMP jangan lagi tolerir tuntutan aneh KIH. Buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR akibat kubu KIH tidak solid dan tidak jelas maunya," ujar Mahfudz di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Padahal, kata Mahfudz, jika kondisi perkubuan di DPR yang paling menerima kerugian tak lain pemerintahan Jokowi. Pemerintah tidak dapat bekerja maksimal. "Karena ada sejumlah kementrian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya," tandas Mahfudz.

Hampir dua bulan DPR dalam kondisi nyaris tidak bekerja. Sikap kaku dari KIH dalam merespon persoalan di DPR menjadi pemicu lumpuhnya lembaga perwakilan ini. Jalan damai yang telah dirintis oleh kedua belah pihak diprediksikan mentah di tengah jalan. Semuanya karena ambisi KIH. Sungguh ironi di tengah jargon revolusi mental yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. [mdr/inilahcom]


  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: DPR Tersandera Ambisi KIH Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah