728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Wednesday, 26 November 2014

Ini Implikasi Serius Jika Jokowi Abaikan DPR


MUHARRIKDAKWAH, Jakarta - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang termanifestasikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014 berimplikasi serius. Apa saja yang bakal dituai Jokowi dengan SE tersebut?

Sikap Presiden Jokowi yang memperlakukan DPR RI tak ubahnya seperti DPRD I dan DPRD II tentu menujukkan sikap yang tidak tepat. Pasalnya, tanpa DPR, Jokowi sebagai kepala pemerintahan tidak bisa berbuat banyak. DPR RI bukanlah bagian dari pemerintah. Berbeda dengan DPRD yang secara konsepsi menjadi bagian dari pemerintahan daerah.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meyakini dalam waktu yang tidak lama, pemerintah akan datang sendiri ke DPR khususnya membahas dan meminta persetujuan penggunaan anggaran kepada DPR. Ia menyebutkan hasil pengurangan subsidi BBM sebesar Rp120 triliun melalui mekanisme APBNP 2015. "Karena tanpa persetujuan DPR, pemakaian dana penghematan BBM itu adalah pidana dan pelanggaran UU," ujar Bambang di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Bambang juga menyebutkan presiden dan pemerintah sesuai UU, juga pasti akan membutuhkan DPR terutama dalam hal persetujuan pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri. Termasuk permohonan penyertaan modal pemerintah pada BUMN, dan persetujuan anggaran lainya. "Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, siapa sesungguhnya yang butuh DPR? Jangan dibalik-balik," cetus Bambang.

Dalam konstitusi memang secara nyata disebutkan tentang wewenang lembaga DPR terkait kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu hal bila tanpa melibatkan DPR. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari hak konfirmasi atau pertimbangan yang dimiliki DPR atas pengangkatan pejabat publik tertentu, keputusan mengenai kebijakan atau tindakan hukum tertentu.

Beberapa contoh wewenang DPR terkait dengan kebijakan eksekutif di antaranya Presiden diharuskan memerhatikan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar. Pertimbangan DPR juga cukup penting terkait pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden.

Lebih dari itu, DPR juga memiliki wewenang signifikan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus membahas APBN bersama dengan DPR. Bahkan, bila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan eksekutif, maka APBN tahun anggaran sebelumnya yang digunakan oleh pemerintah (Pasal 23 ayat 2 dan 3). Ini contoh, betapa DPR memiliki wewenang yang tidak kecil dalam proses berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyoroti gaya komunikasi Presiden Jokowi dalam merespons hubungan dengan DPR. Menurut dia, seharusnya Presiden dapat menggunakan bahasa yang lebih halus. "Kenapa kok harus begitu, kan sebenarnya ada cara yang lebih baik," sesal Agus Hermanto di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Konstitusi paska amandemen menempatkan DPR tak lagi sekadar lembaga perwakilan stempel pemerintah. Perubahan postur parlemen paska reformasi telah menempatkan hubungan antara DPR dan pemerintah dengan pola kerjasama yang berimbang. Ini konsekwensi dari pemisahan kekuasaan (division of power). Jika demikian adanya, sungguh kesalahan fatal bagi Jokowi memperlakukan lembaga parlemen seperti saat ini. [mdr/inilahcom]

  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Ini Implikasi Serius Jika Jokowi Abaikan DPR Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah