728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Friday, 20 February 2015

Politik Kita, Sekadar Komedi Omong?

Ilustrasi
MUHARRIKDAKWAH - Apa hubungan politik dengan sandiwara, atau teater, atau drama, atau sebut saja nama-nama lain yang mengacu kepada permainan di atas pentas? Ternyata begitu erat.

Olivier Marchand, penulis kelahiran Kanada berbahasa Prancis, pernah menulis sebuah esai menarik tentang politik sebagai teater, dan teater sebagai politik. Bagi filsuf politik Hannah Arendt, teater adalah seni politik paling indah; sebuah situasi politik kehidupan manusia yang diubah ke dalam karya seni.

Artinya, jika politik memiliki keterkaitan erat dengan teater, dengan seni peran, jangan menutup kemungkinan bila para politisi sebenarnya adalah para aktor watak yang melebihi kemampuan para pegiat seni drama dalam berakting. Dus, jangan pernah bilang bahwa mereka mengingkari janji.

Tanyalah, dan jangan pernah gusar kalau mereka balik bertanya. Janji yang mana? Janji pada siapa? Memangnya siapa yang dulu berjanji di atas mimbar di kota Anu, pada tanggal segitu? Mungkin benar itu aku, tapi bukankah aku sekarang sudah memainkan peran yang lain dibanding saat itu? Saat ini aku adalah pejabat, aku presiden,aku menteri, aku., sementara dulu aku hanya sekadar seorang calon. Sebentuk bakal. Beda. Jadi, yang berjanji itu bukan aku. Aku bukan lagi yang dulu berjanji itu.

Ya tentu saja, itu bukan aku yang sekarang. Aku yang sekarang tak pernah berjanji. Sebab buat apa pula sekarang aku membebani diri dengan janji-janji?

Bahkan sejak zaman kuno dulu, sebuah metafora khusus untuk para politisi berlaku. Dalam Illiad karangan penulis Yunani kuno, Homerus, diceritakan bahwa masa kecil para penguasa negara-kota atau polis selalu diasuh seekor makhluk setengah hewan setengah manusia. Bagi pemikir politik Niccolo Machiavelli yang hidup berabad kemudian, kisah itu hanya kiasan bahwa seorang politisi, seorang penguasa, harus tahu bagaimana mengombinasi kedua sifat itu. Sifat manusia, dan sifat binatang. "Yang satu tanpa yang lain," kata Machiavelli," tak akan menjamin kekuasaan yang lama."

Semacam sikap pura-pura sepertinya ditegaskan untuk diperlukan dalam paduan setengah manusia dan setengah hewan itu. Maka Machiavelli, --- yang hingga kini diacu banyak pemimpin dan polisi, yakin seorang penguasa-politisi tak perlu memiliki sifat baik. Mereka hanya perlu terlihat memiliki sifat baik.

Karena itu tak perlu heran bila sejak kapan tau negeri ini selalu diramaikan tontonan kepura-puraan tingkat tinggi. Semacam olah seni hipokrisi.

Termasuk dalam urusan pemberantasan korupsi, isu yang kita tahu menjadi andalan penangguk suara bagi para politisi. Sebagaimana pemikiran sastrawan Milan Kundera, tampaknya di negeri ini pemberantasan korupsi hanya sejenis imagologi. Cuma sebuah polesan sekadar meraup citra alias imaji. Sembari di sanubari yang bergema justru kata-kata,"Katakan bahwa kau antikorupsi, dan tak perlu sungguh-sungguh kau bekerja dan membasmi."

Mungkin, sebagaimana kata Phillip Stoddard, para pejabat yang hilir mudik di sekeliling kita memang bukanlah pemimpin. Mereka barangkali hanya para pejabat yang tak jarang penjahat. Para pelakon yang merasa dunia sekadar panggung sandiwara tanpa dampak pada khalayak. Para aktor yang membalik pandangan pemikir Hannah Arendt tadi, tentang "A theatre is the political art, part excellence", menjadi : politik adalah seni teater tingkat tinggi.

Loihat saja bagaimana politik kita telah laiknya komedi putar, penuh lelucon dan berputar-putar. Kita pernah mendengar Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri itu bukan inisiatif Presiden. Buya jadi juru bicara Presiden? Bukan, ia bicara sebagai anggota dan atas nama Tim Sembilan. Oh ya, bagaimana sih legalitas Tim Sembilan? Kita tahu, untuk Tim itu bahkan Keppres pun tak ada.

Permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan, seorang perwira tinggi Polri yang sedang bersengketa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabulkan hakim tunggal Sarpin. Hakim Sarpin beralasan, Komjen Budi bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi. Ia sependapat dengan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pihak Budi. Dengan mata telanjang pun publik tahu, Budi Gunawan bukan hanya anggota Polri. Ia seorang anggota Polri terpilih yang menyandang pangkat jendral.

Sementara dalam rangkaian kasus yang sama, berkali-kali kita mendengar dalam manuvernya untuk membeli waktu pelantikan Komjen Budi Gunawan yang banyak dipermasalahkan, Presiden Jokowi selalu menyatakan menunggu proses praperadilan sebelum memutuskan menarik (atau melantik) Budi Gunawan sebagai Kapolri. Status Budi yang secara de facto sebagai Kapolri itulah yang dianggap menjadi pemicu kisruh KPK-Polri.

Setelah praperadilan memenangkan gugatan Budi, yang disambut sujud syukur sekian banyak anggota Polri, putusan Presiden pun jatuh. Tidak sebagaimana logika linear seiring kemenangan Budi, karena justru Budi batal dilantik. Putusan itu, logikanya membuat Komjen Budi dan sekian banyak anggota Polri yang bersujud syukur saat pembacaan putusan praperadilan, kecewa.

Begitulah politik kita. Setidaknya, politik yang tengah dimainkan Istana. Tak ada kejelasan, jangan berharap ada ketegasan. Padahal, dalam persoalan calon tunggal Kapolri yang terkait kasus korupsi itu, titik awal berasal dari Istana. Istanalah yang memiliki otoritas untuk mengajukan calon Kapolri. Mungkin saja seiring bergulirnya hari, Istana lama-lama merasa tidak mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri

Bila kemudian Buya Syafii bilang pengajuan Komjen Budi sebagai calon tunggal Kapolri itu bukan inisiatif Presiden, lalu siapa yang menandatangani surat pengajuan Komjen Budi ke DPR yang membuat DPR segera melakukan fit and proper test secara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu? Masak Pak Jokowi kadang-kadang merasa bukan presiden?

Inilah politik yang kita pirsa di televise, terbaca di media massa saat ini. Politik yang gaduh, rempong, namun tak membawa kita ke mana-mana. Alih-alih ke arah kemajuan.

Politik seperti inilah, barangkali, yang disindir dengan cerdas oleh KH Agus Salim almarhum. Pada November 1918 pemerintah kolonial Belanda mengumumkan pembentukan Dewan Rakyat, Volksraad, untuk berjalannya proses demokratisasi. Apa lacur? "Janji November" itu tak terpenuhi: Volksraad ternyata tak bisa menampung, apalagi mewakili suara dan kehendak rakyat. Para anggotanya ramai berdebat, hanya bergaung di dalam gedung tanpa dampak untuk masyarakat banyak. Saat itulah Haji Agus Salim mengejeknya sebagai sebuah "komedi omong".

Mungkin, politik negeri ini emmang hanya sekadar komedi omong. Dari Senayan hingga Istana yang ada hanya omong. Mending kalau berisi. Kalau ternyata sekadar rebut dan berisiknya pukulan yang dihantamkan kepada tong-tong kosong?

Sumber: inilahcom

  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Politik Kita, Sekadar Komedi Omong? Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah