728x90 AdSpace

Link Banner
Latest News
Powered by Blogger.
Friday, 24 April 2015

Tanggapi LKPJ 2014, Kinerja Gubernur Ahok Buruk

MUHARRIKDAKWAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan 10 poin yang disebut sebagai rapor merah untuk Pemprov DKI Jakarta selama tahun anggaran 2014.

Ke-10 poin tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran tahun 2014 di Gedung Paripurna DPRD DKI, Kamis (23/4).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan menyampaikan, yang menjadi perhatian DPRD dalam membahas LKPJ anggaran DKI tahun 2014 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014. Di antaranya adalah pada urusan pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

"Hasil pembahasan dewan atas LKPJ merupakan ringkasan dari semua urusan yang bersifat strategis," katanya dalam penyampaian pembahasan LKPJ.

Ada pun 10 poin tersebut adalah: pertama, DPRD menyoroti mengenai pendapatan DKI Jakarta yang hanya tercapai hanya 66,8 persen atau Rp 43, 4 triliun lebih dari rencana Rp 65 triliun lebih. Kedua, mereka menyoroti soal belanja DKI yang hanya terealiasi 59,32 persen sehingga disebut sebagai belanja terendah Ibukota negara.

"Jika belanja terealisasi 100 persen, maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun," ujarnya.

Selanjutnya poin ketiga, di sektor pembiayaan realisasi (PMP) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI yang hanya 43,62 persen, terdiri dari kegagalan realisasi PMP pada PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT PAM Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Poin keempat, kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dinilai semena-mena tanpa perhitungan matang juga dinilai sangat memberatkan beban rakyat. Dengan demikian, DPRD meminta supaya hal tersebut dike‎mbalikan seperti tahun 2013.

"Kelima, kenaikan angka kemiskinan dari 371.000 pada tahun 2013 meningkat menjadi 412.000 pada tahun 2014. Itu menunjukkan kegagalan Pemda DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat," katanya.

Keenam, soal pemberian izin reklamasi pantai oleh gubernur yang dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, Peraturan Presiden (PP) nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai sehingga izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut.

Ketujuh, Gubernur DKI Jakarta juga dianggap belum mampu mempertahankan aset-aset milik DKI yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya poin kedelapan tentang penerimaan corporate social responsibility (CSR) yang selama ini dinilai tidak dikelola dengan transparan, sehingga DPRD meminta untuk melakukan audit.

Kesembilan, DPRD juga menilai Gubernur telah melanggar perundang-undangan khususnya UU nomor 29 tahun 2007 pasal 22 tentang Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan penghapusan jabatan wakil lurah

"Terakhir, DPRD menilai kinerja Pemprov DKI dan aparatnya pada tahun 2014 buruk," pungkasnya.

Penyampaian tanggapan LKPJ dari dewan ini merupakan tindak lanjut dari LKPJ yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada rapat paripurna LKPJ 2014 yang diselenggarakan 6 April 2015 lalu. [beritasatu/islamedia]
  • Komentar Google
  • Komentar Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Tanggapi LKPJ 2014, Kinerja Gubernur Ahok Buruk Rating: 5 Reviewed By: Muharrik Dakwah